13 Juta Warga yang Terlupakan: Mengapa Indonesia Punya Populasi Melanesia Terbesar Dunia tapi Minim Pengakuan?

Di Balik Peta Indonesia, Tersembunyi Sebuah Peradaban Berpopulasi 13 Juta Jiwa yang Hampir Tak Terdengar

Angka itu mengguncang kesadaran: 13 juta penduduk Melanesia hidup di Indonesia, melebihi gabungan enam negara Melanesia lainnya yang hanya 9 juta jiwa. Fakta mengejutkan ini diungkap Sekretaris Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Nono Adya Supriyatno di Kupang akhir Oktober 2015, tepat saat Indonesia pertama kali menjadi tuan rumah Festival Budaya Melanesia. Tapi pertanyaannya: mengapa selama puluhan tahun keberadaan mereka seperti bayangan dalam narasi kebangsaan kita? Kisah yang akan kita telusuri ini bukan sekadar catatan demografis, melainkan perjalanan identitas yang terabaikan sejak gelombang pertama manusia modern tiba di Nusantara 50.000 tahun silam. Bersiaplah melihat cermin keberagaman Indonesia yang retak, dan temukan bagaimana warisan leluhur ini bisa menjadi kunci membangun masa depan.

Melanesia: Rahasia Demografi yang Tersembunyi di Timur Indonesia

Di bangku sekolah, kita diajari tentang ras Malayan-Mongoloid sebagai "penghuni utama" Indonesia, sementara Melanesia sering disederhanakan sebagai "orang Papua". Kenyataan jauh lebih kompleks: lima provinsi (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT) merupakan wilayah inti peradaban Melanesia dengan karakter fisik khas rambut ikal, kulit gelap, dan postur atletis. Yang mengejutkan, NTT justru menjadi penyumbang terbesar dengan 12 kabupaten dari total 22 kabupaten/kota menjadi kantong populasi Melanesia. Kabupaten-kabupaten seperti Malaka, Belu, hingga Flores Timur ini menyimpan keragaman budaya yang selama terpinggirkan dalam peta kebudayaan nasional. Data Kemendikbud tahun ini mengonfirmasi bahwa sebaran mereka membentuk 59% populasi Melanesia global, posisi strategis yang mestinya mengubah cara kita memandang identitas keindonesiaan.

Bayangkan suasana Aula El Tari di Kupang akhir Oktober ini: delegasi dari Fiji, Papua Nugini, hingga Kepulauan Solomon menyatu dalam tarian Molow dari Timor Tengah Selatan dan "Cahaya Dari Timur" dari Maluku. Festival Budaya Melanesia bukan sekadar pertunjukan, melainkan koreksi sejarah berdarah-darah. Untuk pertama kalinya, Indonesia mengakui secara resmi hubungan kekerabatan dengan negara-negara Pasifik melalui "Kupang Message" – kesepakatan tujuh negara untuk melestarikan dan mempromosikan budaya Melanesia. Direktur Jenderal Kebudayaan Kacung Marijan tegas menyatakan alasan Indonesia menjadi tuan rumah: "80% penduduk Melanesia bermukim di sini". Pengakuan ini adalah batu pertama dalam membangun jembatan budaya yang terputus sejak kolonialisme membatasi wilayah berdasarkan politik, bukan genealogi.

Rasialisme dan Amnesia Sejarah: Luka yang Tak Bisa Diabaikan

Di balik gemerlap festival, tersimpan kisah getir yang masih terjadi pekan ini: stereotip "pemabuk", "pembuat onar", dan "tidak tertib" melekat pada saudara-saudara kita dari timur. Kejadian di Yogyakarta baru-baru ini – dimana mahasiswa Papua mendapat teriakan rasis saat berdemo – membuktikan betapa akar masalahnya masih hidup. Padahal, kontribusi mereka dalam narasi kebangsaan tak terbantahkan: pahlawan seperti Pattimura (Thomas Matulessy), Martha Christina Tiahahu, hingga Frans Kaisiepo adalah darah Melanesia. Ironisnya, sejarah justru menunjukkan bahwa mereka adalah pendatang pertama: penelitian arkeologi mengungkap kehadiran Melanesia di Nusantara sejak 45.000-50.000 tahun lalu, ribuan tahun sebelum gelombang Mongoloid tiba. Pengabaian terhadap warisan leluhur tertua ini bukan hanya kesalahan historis, melainkan pengkhianatan terhadap jati diri bangsa.

Masa Depan Melanesia: Antara Pariwisata dan Politik Identitas

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Peter Manuk membuka mata kita pada fakta tak terbantahkan: "Berbagai ragam budaya Melanesia di NTT merupakan potensi sangat besar untuk pariwisata". Bayangkan kekuatan ekonomi yang bisa dibangkitkan dari 12 kabupaten di NTT saja – mulai dari tenun ikat Flores, tarian tradisional Malaka, hingga ritual adat Alor. Tapi tantangannya nyata: infrastruktur terbatas, minimnya promosi, dan yang paling krusial – ketiadaan kebijakan nasional yang memposisikan budaya Melanesia sebagai aset strategis. Padahal, negara kecil seperti Fiji mampu menarik 1,2 juta wisatawan pada tahun 2014 hanya dengan menjual identitas Melanesia mereka. Pertanyaannya: kapan Indonesia menyadari bahwa warisan budaya bukan beban, melainkan harta karun ekonomi?

Keanggotaan Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) sebagai "anggota asosiasi" – bukan anggota penuh – menyimpan paradoks pahit. Status ini mencerminkan kegagalan kita mengintegrasikan provinsi-provinsi Melanesia secara penuh dalam kebijakan luar negeri. Padahal, gagasan menjadikan NTT sebagai "pusat kajian Melanesia" seperti diusulkan akademisi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang bisa menjadi langkah revolusioner. Namun tanpa komitmen politik nyata – seperti memasukkan sejarah Melanesia dalam kurikulum nasional atau mengakui hukum adat seperti "Sasi Laut" di Maluku – pengakuan hanyalah retorika kosong. Ancaman riil muncul dari geopolitik: pakta militer AUKUS (Amerika, Inggris, Australia) di Pasifik bisa mengubah peta kekuatan dan mengabaikan kepentingan 13 juta warga Melanesia Indonesia jika posisi kita lemah.

Fakta bahwa Indonesia memiliki 59% populasi Melanesia dunia seharusnya mengubah cara kita membangun narasi kebangsaan. Pertama, ini adalah pengakuan bahwa akar peradaban Nusantara jauh lebih tua dan beragam dari yang diajarkan dalam buku sejarah – sebuah mosaik manusia yang bermigrasi puluhan ribu tahun silam. Kedua, Festival Budaya Melanesia di Kupang bukan titik akhir, melainkan permulaan perjuangan melawan amnesia kolektif yang mengubur kontribusi pahlawan seperti Pattimura dan Martha Christina Tiahahu. Terakhir, ini tentang keadilan ekonomi: potensi pariwisata budaya di 12 kabupaten NTT saja bisa menjadi mesin kemakmuran jika dikelola dengan visi yang menghargai, bukan mengeksploitasi.

Jika kau merasa terprovokasi oleh realitas ini, atau punya pengalaman terkait identitas kultural, mari jadikan ini percikan diskusi. Ikuti @mindbenderhypno untuk eksplorasi wawasan non-mainstream tentang Indonesia yang tak pernah diajarkan di sekolah. Bagaimana menurutmu langkah paling konkret yang bisa kita lakukan untuk menghentikan erasure budaya Melanesia dalam narasi nasional?